11/10/2020
"Good Job my Presiden, Diserang Cendana, Cikeas dan Kadal Gurun Melalui Hoax UU Omnibus Law".😁😁👇
Oleh: Salmin Khan
Jokowi adalah presiden terkuat selama sejarah Indonesia berdiri. Kekuatan politik yang ada di Indonesia secara hampir keseluruhan berada di bawah kontrol dan kekuasaan Jokowi.
Ketika Omnibus Law ini di wacanakan pada 2017 lalu, banyak pihak menganalisa bahwa Omnibus Law tidak akan pernah jadi, mungkin di pembahasannya pun sudah akan gagal, tetapi ketika kenyataan berkata lain bahwa sekarang UU Omnibus Law Cipta Kerja sudah disahkan dan di tanda tangani oleh DPR (parlemen).
Maka itu semua membuktikan bahwa kekuasaan dan kekuatan parlemen sekarang ini berada di bawah kontrol dan kekuasaan Presiden Jokowi, dan memang sudah seharusnya seperti itulah negara ini berjalan sesuai dengan sistem presidensiil yang kita anut, kekuasaan eksekutif (presiden) adalah keuasaan yang berada di titik paling atas dalam sistem presidensiil.
Memang ada dua partai yang menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja, yaitu Demokrat dan PKS, tetapi toh itu bukan merupakan sesuatu yang perlu untuk terlalu di khawatirkan, karena Demokrat dan PKS sekarang sejatinya sedang dalam sebuah potensi tidak akan masuk lagi ke parlemen pada 2024 nanti, sah-sah saja mereka menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja, mungkin hanya untuk menarik simpati dari buruh, mereka sekarang adalah minoritas di parlemen, kekuasaan mereka sekarang sudah berbalik 180 derajat dari 10 tahun yang lalu.
Saya hanya ingin mengucapkan “selamat dan nikmati kondisi ini” kepada Demokrat dan PKS karena keberhasilan PDIP dan partai koalisi lainnya yang telah berhasil membahas dan mengesahkan UU Omnibus Law Cipta Kerja.
Jika kita mau memahami sebenarnya dalam ratusan pasal yang ada di UU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut ada beberapa kata kunci utama yang terkandung di dalamnya, yang juga sekaligus menunjukan bahwa kekuasaan parlemen sekarang berada di bawah kontrol kekuasaan presiden.
Salah satu kata kunci tersebut adalah untuk melaksanakan pasal-pasal yang ada di UU tersebut maka diperlukan pengaturan atau peraturan yang lebih lanjut melalui peraturan pemerintah (PP).
UU Omnibus Law Cipta Kerja sejatinya adalah sebuah road map besar untuk kemajuan ekonomi di Indonesia, semacam akselerator dalam bidang ekonomi, sedangkan dalam pelaksanaanya tetap harus dikeluarkan semacam peraturan pemerintah (PP) terkait pasal-pasal dalam UU tersebut yang akan dijalankan.
Oleh karena itu kemarin beberapa menteri-menteri di kabinet, baik Menteri Koordinator maupun Menteri Tekhnis bersama-sama membuat semacam konferensi pers terkait UU Omnibus Law.
Jadi masyarakat atau para buruh khususnya tidak perlu lagi untuk khawatir dengan hoax-hoax yang berseliweran di media terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja, karena bisa di pastikan bahwa hoax-hoax yang berseliweran tersebut sungguh tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan tentang UU Omnibus Law Cipta Kerja.
Hoax-hoax tersebut memang sengaja dibuat dan disebar oleh oknum-oknum tertentu yang secara substansi isinya hanyalah tentang politik, tentang kerinduan untuk berkuasa seperti di masa lalu, dan tentang kebencian terhadap kekuasaan rezim Jokowi, dan kita semua pasti sudah tahulah siapa dalang di balik hoax-hoax tersebut kalau bukan kebo, sapi dan kadal gurun.
Coba kita perhatikan bersama-sama tentang demo-demo yang berlangsung untuk menolak UU Omnibus Law, siapa saja yang membuat kericuhan dan keonaran. Ketika para buruh melakukan demonstrasi, secara umum kondisi di lapangan berlangsung secara tertib, aman, dan kondusif, tidak ada bentrok dengan aparat dan tidak ada perusakan-perusakan gedung-gedung pemerintah.
Tetapi ketika demonstrasi “di ambil alih” oleh kebo, sapi dan kadrun maka seketika itu p**a demonstrasi yang pada awalnya berjalan baik tiba-tiba kemudian menjadi liar, menyulut bentrokan dengan aparat dan melempari gedung-gedung pemerintah yang tidak bersalah dan merusak negeri sendiri.
Sebenarnya mereka ini korban hoax dari kebo, sapi dan kadal gurun yang sengaja memanip**asi UU Ciptaker yang berasal dari kerajaan Sunda Empire? Lalu jika mereka bernarasi “membela hak-hak buruh”, Kebo, sapi dan kadal gurun tersebut belum membaca dan memahami secara baik isi pasal-pasal yang ada di UU Omnibus Law Cipta Kerja.
Jika ternyata mereka sama sekali belum membaca isi pasal-pasal yang ada di UU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut, tetapi mereka sudah berani mengatakan menolak UU tersebut, bukankah mereka itu sejatinya sama dengan kebo, sapi dan kadal gurun yang sengaja disiapkan sebelumnya untuk merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan baik dan maju kedepan.
Sekarang kita bisa kembali tertawa muncul lagi para kadrun-kadrun di medsos share status menghibur diri seolah Demontrasi UU ciptaker adalah kebenaran mereka. Padahal kadrun yang sempat tenggelam ini kembali menjadi korban hoax oleh kepentingan politik kelompok sakit hati dan orang-orang pembenci pemerintah jokowi.
Apapun alibi kadrun tentang UU Omnibus Law adalah korban hoax dan provokator dari kebo dan sapi karena di sita harta dan di tutup kran koruptor warisan ORBA.
Jayalah INDONESIA-Ku.
MERDEKA !!!
Sumber Berita:
https://www.facebook.com/100012399460681/posts/1031424080614231/
