Kemenham Wilker Papua

Kemenham Wilker Papua Laman Kantor Wilayah Kementerian HAM Papua Barat Wilayah Kerja Papua.
📍Jln. Raya Abepura Nomor 37 Kotaraja-Jayapura.

🤲 PRAY FOR NTT | NUSA TENGGARA TIMURKementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyampaikan duka cita mendalam ata...
15/08/2026

🤲 PRAY FOR NTT | NUSA TENGGARA TIMUR

Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyampaikan duka cita mendalam atas gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Timur.

Semoga seluruh korban dan keluarga terdampak diberikan kekuatan, ketabahan, dan perlindungan. Semoga proses evakuasi, penanganan, dan pemulihan berjalan dengan lancar serta seluruh masyarakat NTT senantiasa berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Mari bersama-sama mendoakan dan memberikan dukungan bagi saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur.

🏥 Penguatan Kapasitas HAM Bagi ASN Dinas Kesehatan Di Provinsi Papua TengahNabire — Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi...
15/08/2026

🏥 Penguatan Kapasitas HAM Bagi ASN Dinas Kesehatan Di Provinsi Papua Tengah

Nabire — Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Papua Barat berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM serta Tenaga Ahli Kementerian HAM melaksanakan Penguatan Kapasitas HAM bagi jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Rabu (12/8/2026).

Bertempat di Aula Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, kegiatan diikuti oleh 50 peserta dan menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman bahwa pelayanan kesehatan bukan sekadar tugas administratif, tetapi merupakan bagian penting dari pemenuhan hak asasi manusia.

💬 “Kalau kita bisa memberikan pelayanan terbaik, itu berarti kita sudah melaksanakan HAM dengan baik.”

Pesan penting juga disampaikan agar setiap puskesmas dan rumah sakit menjadi ruang yang aman, ramah, setara, dan bebas diskriminasi bagi seluruh masyarakat tanpa memandang status sosial.

Melalui penguatan kapasitas ini, Kementerian HAM mendorong sinergi antara pemerintah provinsi, delapan kabupaten, rumah sakit, puskesmas, serta seluruh tenaga kesehatan untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, adil, inklusif, dan berkelanjutan di Papua Tengah.

🤝 HAM hadir dalam setiap pelayanan.
❤️ Melayani dengan hati, memenuhi hak setiap manusia.

KANWIL KEMENHAM PAPUA BARAT BERSAMA DPR RI KOMISI XIII IMPLEMENTASIKAN P5HAM DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPENDari Tanah Papu...
11/08/2026

KANWIL KEMENHAM PAPUA BARAT BERSAMA DPR RI KOMISI XIII IMPLEMENTASIKAN P5HAM DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Dari Tanah Papua, semangat membangun masyarakat yang sadar dan peduli Hak Asasi Manusia terus diperkuat.

📍 Bertempat di Kabupaten Kepulauan Yapen, Kementerian Hak Asasi Manusia melalui Kanwil Kementerian HAM Papua Barat melaksanakan Implementasi P5HAM bersama Mitra Kementerian HAM yakni Anggota DPR RI Komisi XIII dengan mengangkat tema:

✨ “Mewujudkan Masyarakat Sadar Hak Asasi Manusia melalui Implementasi P5HAM.”

Kegiatan ini menghadirkan:
🎙️ Tony Tesar, S.Sos., Anggota DPR RI Komisi XIII
🎙️ Dr. Orgenes Runtuboy, M.Si., Ketua STKIP PGRI Papua

Pembahasan tidak hanya mengenai kebijakan HAM, tetapi juga menyentuh hal yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Papua: hak, martabat, identitas budaya, masyarakat adat, serta kearifan lokal. 🌿

💡 Karena masyarakat yang sadar HAM adalah masyarakat yang mampu menghormati hak orang lain, menolak diskriminasi, menjaga keberagaman, dan memperjuangkan keadilan.

Mari bersama membangun Papua sebagai ruang hidup yang semakin inklusif, damai, adil, dan menjunjung tinggi martabat setiap manusia.

HAM adalah hak kita. Menghormatinya adalah tanggung jawab kita bersama. ✊🏽














🏥 PENGUATAN KAPASITAS HAM BAGI ASN DAN TENAGA KESEHATAN RSUD SERTA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKAMimika, 7 Agustus 202...
08/08/2026

🏥 PENGUATAN KAPASITAS HAM BAGI ASN DAN TENAGA KESEHATAN RSUD SERTA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA

Mimika, 7 Agustus 2026 — Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Papua Barat melalui Bidang Instrumen dan Penguatan HAM bekerja sama dengan Bagian Hukum Setda Kabupaten Mimika melaksanakan Kegiatan Penguatan Kapasitas HAM bagi ASN dan Tenaga Kesehatan RSUD serta Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Edelweis RSUD Kabupaten Mimika ini diikuti oleh 100 peserta dan menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman serta penerapan prinsip-prinsip HAM dalam pelayanan kesehatan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Papua Barat, Fatrixs C. Manufandu, menegaskan bahwa ASN dan tenaga kesehatan memiliki peran strategis sebagai representasi negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

> “Pelayanan kesehatan tidak hanya harus memenuhi standar administratif dan teknis, tetapi juga memberikan rasa keadilan serta perlindungan terhadap hak setiap warga negara.”

Materi penguatan mencakup penerapan pelayanan kesehatan berbasis HAM, pemenuhan hak penyandang disabilitas, penyederhanaan prosedur pelayanan, akses informasi yang mudah dipahami, serta perlindungan hukum bagi tenaga medis dan pasien.

Melalui kegiatan ini, diharapkan ASN dan tenaga kesehatan semakin mampu mengintegrasikan prinsip penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

🤝 HAM hadir dalam setiap pelayanan. Kesehatan adalah hak setiap manusia.

🚨 RESPONS CEPAT DEMI MELINDUNGI MASYARAKAT TERDAMPAK KERACUNAN MASSAL MBG DI DISTRIK DEPAPRE KABUPATEN JAYAPURA, PAPUAHa...
05/08/2026

🚨 RESPONS CEPAT DEMI MELINDUNGI MASYARAKAT TERDAMPAK KERACUNAN MASSAL MBG DI DISTRIK DEPAPRE KABUPATEN JAYAPURA, PAPUA

Hak atas kesehatan adalah hak asasi setiap orang. Merespons terjadinya keracunan massal MBG pada beberapa sekolah di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Papua Barat, Fatrixs Carolus Manufandu, turun langsung meninjau Rumah Sakit Yowari dan Puskesmas Depapre pada Rabu (5/8).

Peninjauan dilakukan untuk memastikan para korban memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, menghimpun informasi faktual di lapangan, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan tenaga kesehatan dalam penanganan kejadian ini.

Dalam pemantauan tersebut, Kanwil Kementerian HAM Papua Barat menegaskan pentingnya:
✅ Penanganan medis yang cepat dan optimal bagi seluruh korban.
✅ Investigasi menyeluruh untuk mengetahui penyebab dugaan keracunan.
✅ Transparansi informasi kepada masyarakat berdasarkan hasil verifikasi.
✅ Evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis agar kejadian serupa tidak terulang.

Kementerian HAM akan terus memantau perkembangan penanganan di lapangan dan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan terpenuhinya hak atas kesehatan, keamanan pangan, serta perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi anak-anak sebagai kelompok yang paling rentan.

Semoga seluruh korban segera pulih dan dapat kembali beraktivitas seperti sediakala.

🤝 Melindungi Hak Asasi Manusia dimulai dengan memastikan setiap warga memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, cepat, dan bermartabat.

🚨 PENGUMUMAN PENTING! 🚨Bagi peserta seleksi PPPK Kementerian Hak Asasi Manusia Tahun 2025, telah diterbitkan informasi t...
01/08/2026

🚨 PENGUMUMAN PENTING! 🚨

Bagi peserta seleksi PPPK Kementerian Hak Asasi Manusia Tahun 2025, telah diterbitkan informasi terkait pembatalan dan penggantian kelulusan serta perubahan jadwal pemanggilan.

📲 Scan QR Code pada poster untuk melihat pengumuman lengkap dan pastikan Anda tidak melewatkan informasi terbaru.

🔎 Tetap pantau informasi resmi dan jangan mudah percaya pada informasi yang tidak berasal dari sumber resmi.

🌐 Transformasi Digital Dimulai dari Kolaborasi! 🚀Pelayanan publik yang cepat, mudah, dan terintegrasi bukan lagi sekadar...
28/07/2026

🌐 Transformasi Digital Dimulai dari Kolaborasi! 🚀

Pelayanan publik yang cepat, mudah, dan terintegrasi bukan lagi sekadar harapan, tetapi sebuah keharusan di era digital.

Mari bergabung dalam Webinar Series IX PPSDM HAM dengan tema:

📌 "Transformasi Digital: Dari Kebijakan Menuju Layanan Publik yang Terintegrasi"

Dapatkan wawasan langsung dari para narasumber berpengalaman mengenai implementasi transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

🗓 Kamis, 30 Juli 2026
⏰ 09.00 WIB – Selesai
💻 Via Zoom Meeting
🎓 GRATIS & E-Sertifikat

Jangan lewatkan kesempatan untuk memperluas pengetahuan, memperkuat kompetensi, serta menjadi bagian dari perubahan menuju birokrasi digital yang inovatif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

📲 Scan QR Code atau akses tautan Zoom yang tersedia pada poster untuk bergabung.

📢 PENGUMUMAN AKHIR REKRUTMEN PENGGERAK HAM 2026 TELAH TIBA!Perjalanan panjang telah mencapai garis akhir. Terima kasih k...
27/07/2026

📢 PENGUMUMAN AKHIR REKRUTMEN PENGGERAK HAM 2026 TELAH TIBA!

Perjalanan panjang telah mencapai garis akhir. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menunjukkan semangat, dedikasi, dan komitmen untuk menjadi bagian dari gerakan pemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia. ✨

Bagi para peserta Rekrutmen Penggerak HAM 2026, saat yang ditunggu telah tiba! Segera **pindai QR Code** pada poster untuk melihat hasil pengumuman akhir dan pastikan Anda memperoleh informasi dari sumber resmi.

🌟 Selamat kepada peserta yang dinyatakan lulus! Jadikan amanah ini sebagai langkah awal untuk berkontribusi dalam mewujudkan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di seluruh Indonesia.

Bagi yang belum berhasil, tetap semangat. Terus tingkatkan kapasitas diri dan nantikan kesempatan berikutnya. Setiap langkah adalah bagian dari proses menuju kesuksesan.

📲 Scan QR Code sekarang dan cek hasilnya!

📍Mendorong Tata Kelola Pemerintahan yang Berperspektif Hak Asasi Manusia di Kabupaten KeeromKantor Wilayah Kementerian H...
17/07/2026

📍Mendorong Tata Kelola Pemerintahan yang Berperspektif Hak Asasi Manusia di Kabupaten Keerom

Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Papua Barat Wilayah Kerja Papua melalui Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM melaksanakan Rapat Bimbingan Teknis (Bimtek) Penilaian Kepatuhan Hak Asasi Manusia Instansi Pemerintah bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Keerom.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia ke dalam setiap kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan publik.

Melalui Bimbingan Teknis ini, peserta memperoleh pemahaman mengenai:
✅ Peran Penilaian Kepatuhan HAM sebagai pendukung RPJMD dan Asta Cita Presiden;
✅ Manfaat Penilaian Kepatuhan HAM dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel;
✅ Mekanisme serta indikator penilaian sesuai PermenHAM Nomor 15 Tahun 2025;
✅ Predikat Kepatuhan HAM sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, dan memajukan Hak Asasi Manusia.

Melalui koordinasi dan kolaborasi yang berkelanjutan, diharapkan Pemerintah Kabupaten Keerom semakin siap mengikuti Penilaian Kepatuhan Hak Asasi Manusia Instansi Pemerintah serta mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada penghormatan dan pemenuhan hak setiap warga negara.

Bersama, kita wujudkan pelayanan publik yang berkeadilan, inklusif, dan berlandaskan Hak Asasi Manusia.

Address

Jalan Raya Abepura Nomor 37
Jayapura

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Kemenham Wilker Papua posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category