https://papuansphoto.wordpress.com/

Whens Tebay, Jayapura (2026)

26/04/2022

Papua

Banyak suku, bahasa dan budaya
Menjelajahi Papua harus dengan hati
Agar anda dapat di terima dengan hati oleh orang-orang yang renda hati.

06/02/2016

THEO Waemuri sebelum menjadi Dubes RI untuk Namibia, salah satu negara di Afrika, pada satu pertemuan yang tidak disengaja, menyatakan sebuah keyakinannya yang sangat kuat.

Bahwa kelak akan menjadi sebuah negara merdeka."Bung, cepat-cepat bikin KTP Irian. Sebab kita orang so mo . Begitu kami merdeka, b**g pindah ke sana. Torang bangun Irian jadi Swiss-nya Asia," ujar Theo dalam logat daerah di tahun 1996.

Ketika itu nama Papua belum digunakan. Selain Papua masih bernama Irian Jaya dari sebelumnya Irian Barat, Papua belum dimekarkan dua provinsi: Papua dan Papua Barat.

http://www.rmol.co/read/2016/01/20/232692/Papua-Merdeka,-Tinggal-Soal-Waktu-

27/01/2016

Pemerintah harus cermat dalam menangkis serangan isu pelanggaran di , sebab isu tersebut telah mendapat respon dari dunia . Terlebih Pemerintah ingin membuka pintu kebebasan bagi asing masuk ke Bumi .

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Tantowi Yahya menilai langkah Presiden Joko Widodo membuka pintu yang luas bagi media asing ke Papua bisa membuka opini negatif terkait peran Pemerintah di Papua di kancah internasional.

Anggota Komisi I ini menjelaskan, Organisasi Papua Merdeka ( ) bukan lagi mendorong bagaimana Pemerintah menentaskan kemiskinan, ketidakadilan dan sejenisnya di Papua, melainkan merubahnya menjadi isu pelanggaran HAM.

Menurut Tantowi, persoalan ini akan menjadi besar ketika Pemerintah membuka pintu bagi jurnalis asing masuk ke Papua. Terlebih dalam kajiannya di Komisi I, Pemerintah belum satu kata untuk mewujudkan keinginan Presiden Joko Widodo. Tidak solidnya antar lembaga dan kementerian, lanjut Tantowi bisa memperburuk dampak dari kebijakan tersebut.

"S**a atau tidak "jualan" isu HAM ini ada hasilnya, bisa kita lihat pada sikap yang ditunjukkan oleh dan kepentingan negara asing yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia," ungkap Tantowi dalam seminar nasional 'Tindak Lanjut Kebijakan Presiden untuk Papua Tanah Damai' di Auditorium Utama , , Rabu (27/1).

http://politik.rmol.co/read/2016/01/27/233699/Isu-HAM-Papua-Paling-Laku-Di-Internasional,-Pemerintah-Harus-Cermat!-

06/10/2015

Enam kasus ini diawali pada 8 Desember kasus penembakan 4 anak di , , di pada 8 Maret saat pembubaran massa , di Dogiyai pada 26 Juni 2015, Tolikara pada 17 Juli saat perayaan Idul Fitri 2015, penembakan 2 warga Timika pada 28 Agustus dan terakhir 2 orang pelajar pada 28 September 2015 (data lihat grafis).

Peneas mengaku dari berbagai kejadian ini pihaknya akan mencatat dan membukukan untuk nantinya disuarakan.
Meski mulai tak mempercayai pemerintah dan aparat di Papua namun kata dia semua catatan ini akan dipakai untuk dilaporkan ke United Nation .

“Kami seperti berbicara dengan kayu kalau bersuara di Papua, tapi tak apa semuanya selalu kami catat. Sebab nanti akan jadi laporan kami ke pihak yang bisa memberi kami keadilan, karena di Papua sepertinya selalu saja terjadi kekerasan” katanya.

Ia meyakini senjata yang dipakai aparat dan , dibeli menggunakan uang rakyat dengan tujuan melindungi rakyat. Tapi di Papua kesannya gampang sekali rakyat menjadi korban. Ia juga menyesalkan pernyataan Kapolda Papua Irjend Pol Paulus Waterpauw yang menyebut bahwa pembelaan diri anggotanya dengan menembak warga sipil sudah sesuai . Pasalnya kata Peneas tak bisa atas nama Undang-Undang membenarkan penembakan terhadap masyarakat.

http://www.cenderawasihpos.com/index.php?mib=berita.detail&id=8423

04/10/2015

Belum jelasnya sampai dengan saat ini membuat Solidaritas pasar mama –mama Papua ( ) mulai bertanya –tanya kepada DPRP, khususnya Komisi IV yang mengaku terus mendorong pembangunan tempat usaha dari mama-mama Papua agar mendapat tempat yang layak untuk berjualan.

Sekretaris Solpap Robert Jitmau, SH mengatakan pihaknya ingin mengetahui kejelasan pembangunan dari pasar mama –mama Papua ini. Sebab sampai saat ini terkesan tidak jelas, sehingga mama –mama pedagang asli Papua ini bertanya –tanya, apakah pemerintah serius akan membangun pasar yang telah dijanjikan Presiden RI Joko Widodo kepada masyarakat Papua ini atau tidak.

“Jadi melalui penyataan ini, Solpap ingin menanyakan komitmen pemerintah provinsi menyangkut kepindahan Damri. Yang pertama, Pansus pasar mama-mama melalui Ketua Komisi IV DPRP telah menyatakan di media massa bahwa Oktober tahun ini Damri akan pindah. Jika demikian persisnya kapan?,”ungkapnya

http://www.cenderawasihpos.com/index.php?mib=berita.detail&id=8449

05/08/2015

Presiden Injili Di Indonesia ( ), Dorman Wandik menduga, pernyataan , Brigadir Jenderal (Pol) Paulus Waterpauw jika proses hukum kericuhan di , Kabupaten tetap dilakukan, itu karena ada tekanan dari pihak Jakarta.

Ia mengatakan, masalah di Karubaga bukan masalah SARA, yang ada hanyalah miss-komunikasi. Sebab musolah bukan sengaja dibakar tetapi imbas dari kebakaran ruko dan kios. Ia berharap, sebagai putra Papua, Kapolda Waterpauw melihat insiden itu dari dari dua sisi

“Saya tahu Kapolda ingin terus melanjutkan proses hukum, tapi saya rasa, Kapolda juga ditekan oleh orang pusat. Lakukan sisi hukum, tapi juga untuk keamanan di Papua melihat sisi adat. Ini kepentingan orang Jakarta. Kenyamanan untuk teman – teman muslim dan orang GIDI di Tolikara. Ini harus dihargai,” kata Wandikbo di Kantor Sinode GKI Di Tanah Papua.

http://www.papua.us/2015/08/dorman-wandikbo-duga-paulus-waterpauw.html?utm_source=papua.us&utm_medium=Papua+Untuk+Semua&m=1

13/07/2015

mengkritisi rencana pemerintah akan menggelontorkan dana sebesar Rp 2,6 milar untuk lima mantan tahanan politik, yang dibebaskan Joko Widodo bulan Mei lalu.

Menurut Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, penyelesaikan masalah HAM di Papua yang bersifat pragmatis, gradual dan parsial sangat berbahaya.

Karena tidak akan menyelesaikan persoalan substantif, yaitu pemenuhan hak-hak dasar rakyat Papua, menyelesaikan labilitas integrasi politik dan memutus mata rantai kejahatan kemanusiaan di . "Maka Kebijakan pragmatis menyelesaikan Papua dengan uang dan materi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini patut diwaspadai," tegas Pigai dalam keterangannya malam ini (Senin, 13/7).

Komnas HAM menginginkan pemerintah menyampaikan secara terbuka apa grand design penyelesaian menyeleluruh masalah Papua.

http://www.rmol.co/read/2015/07/13/209958/Komnas-HAM:-Rencana-Istana-Anggarkan-Rp-2,6-M-untuk-Mantan-Tapol-Berbahaya

14/06/2015

member governments are struggling to balance their growing ties to with regional grassroots support for the indigenous people of where a separatist conflict has simmered for decades.

The United Liberation Movement for West Papua was formed last year when Vanuatu hosted a reunification summit for West Papuan representative groups. This includes groups who are aiming for independence from Indonesia.

The groups came together to launch a new bid to join the MSG after an earlier application by a West Papuan group was deemed by MSG leaders, including Papua New Guinea’s Peter O’Neill, not to be representative enough of West Papuans.

“We feel that it must be representative of all Melanesians living in Indonesia,” said O’Neill, “and that the application be made in consultation with the Indonesian government.

”Now, MSG leaders are grappling with whether to admit the West Papuans or to defer to an arrangement for membership of all five Indonesian provinces with traces of Melanesian ethnicity. Indonesia, which says it has eleven million Melanesians, already has observer status at the MSG and is opposed to the Papuans’ bid.

Last month, Fiji’s prime minister Frank Bainimarama said the best thing to do was to make Indonesia an associate MSG member, adding it made no sense to bring in Papua separately. This has drawn criticism from Fiji civil society leaders like Shamima Ali of the Fiji’s Women’s Crisis Centre.

“It’s a big shame on Melanesian leaders, particularly Fiji and the others who are pussy-footing around the issue, and they are not very clear – apart from Vanuatu of course,” she said
- See more at: http://www.pngloop.com/2015/06/14/west-papua-issue-coming-melanesia-head/ .R0tX0auJ.dpuf

11/06/2015

Presiden Joko Widodo ( ) sedang berupaya keras mencegah proposal Papua ke Melanesia Spearhead Group ( ), hanya saja pencegahannya dengan menggunakan aksi , , dan dalam 1 bulan terakhir ini secara brutal yang tidak menghargai dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Hal ini dikatakan Pengamat Hukum Internasional, Sosial Politik dan HAM Fakultas Ilmu Politik Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung Papua dengan menegaskan aksi-aksi ini kontra produktif dengan upaya diplomasi Jokowi.

Kalau pendekatan kekerasan dalam menyelesaikan konflik ini terus kedepankan, maka peluang Papua untuk masuk MSG semakin kuat.

Papua akan menuju referendum apabila terus menerus kebijakan main tangkap dan penjarakan tanpa prosedur hukum tetap dipertontonkan pihak kepolisian.

“Tindakan main tangkap dan penjarakan, merupakan bentuk pelanggaran yang paling menonjol sekarang ini di Papua,” ungkapnya di Jayapura, Selasa, (9/6).

http://www.papua.us/2015/06/presiden-jokowi-gunakan-kekerasan-untuk.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter&m=1

22/05/2015

Tim penyidik Polda menetapkan 4 tersangka dari 70 massa Komite Nasional Papua Barat ( ) yang sebelumnya digelandang ke Mako , Papua Barat.

Kapolda Papua Barat Birjen Pol Pulus Waterpaun melalui Kabit Humas Polda Papua Barat AKBP Jhon Sitorus kepada awak media di Mako Brimob Kamis (21/5) menuturkan, keempat pelaku demo di tersebut saat ini telah di tahan, sedangkan yang lainnya akan diberikan pengarahan kemudian dipulangkan.

Ke empat aktor KNPB yakni HN 32 tahun, NM 23 tahun, MS 21 tahun dan YM 21 tahun, mereka ditahan karena diduga melanggar pasal 160 dan junto pasal 55 untuk pasal 160 disini mereka di tahan karena menhasut orang lain untuk menentang Negara Kasatuan Republik makanya kami tahan.

http://www.papua.us/2015/05/4-anggota-knpb-manokwari-dinilai.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter&m=1

Whens Tebay

26/04/2022

06/02/2016

27/01/2016

06/10/2015

04/10/2015

05/08/2015

13/07/2015

14/06/2015

11/06/2015

22/05/2015

Address

Website

Alerts

Shortcuts

Share