07/10/2026
_*Pers Reales*_
*_Hasil & Rekomendas Diskusi Publik_*
*Pengantar*
Tanah Papua masih menghadapi persoalan konflik dan kekerasan yang berdampak langsung dalam tatanan kehidupan masyarakat sipil. Dalam berbagai situasi konflik yang terjadi ini masyarakat sipil sangat rentan menjadi pihak yang mengalami kehilangan anggota keluarga, harta benda, dan pengungisian.
Hal krusial lainnya yang terdampak langsung ialah ketidak maksimalan jalannya aktivitas pendidikan, kesehatan serta dampak sosial dan kemanusian lainnya di lingkup masyarakt sipil.
Dengan adanya rentetan konflik yang terjadi tentu kita tidak bisa tinggal diam. Maka sebagai bagian dari keprihatinan dan kepedulian dalam menciptakan keaman dan kenyamanan, kita membuka ruang dialeg bersama melalui diskusi publik secara ilmiah pada tanggal 26 September 2026, dan telah melahirkan beberapa rekomendasi penting yang harus menjadi atensi dari berbagai pihak. Baik itu pemerintah, DPR Provinsi Papua Pegunungan, MRP Provinsi Papua Pegunungan, Kejaksaan, Dandim, Kapolres (FORKOMPIMDA) dan semua elemen lainya.
Kemudian hasil diskusi itu telah kami rampung salam satu bentuk risalah dan pada hari ini tanggal 07 Oktober 2026 telah kami serahkan langsung kepada pihak-piham terkiat, DPR Provinsi Papua Pegungungan, MRP Provinsi Palua Pegunungan, Kejaksaan, Dandim dan Kapolres. Kami juga akan serahkan hasil ini kepada pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
*Tujuan*
Tujuannya adalah rentetan konfllik ini harus di atas dengan melibatkan semua pihak. Besar harapan kami kepada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, MRP Papua Pegunungan, Kejaksaan, Kapolres, Dandim dan semua elemen ketika ada ruang-ruang diskusi antara FORMOPIMDA dapat membicarakan soal penanganan konflik yang telah kami rekomendasikan tersebut.
*Tema Diskusi Publik*
"Mendorong dialog, perlindungan masyarayat sipil, dan jalan damai menuju Papua yang aman, bermartabat, dan berkeadilan."
*Penutup*
Konflik berkepanjangan di Tanah Papua terua terjadi, mulai dari persoalan sejarah masa lalu, kemanusian, pembangunan dan lain sebagainya.
Pemerintah terua melakukan upaya-upaya penyelesaian konflik secara berskala. Misalnya, Papua di berikan Otsus sebagai wilayah khusus agar orang Papua mandiri dan merata, mulai dari pembangunna ekonomi, kesehatan pendirikan dan kebudayaan.
Tetapi semua hal itu tidak menyelesaikan persolaan Papua tidak secara utuh, justru semakin hari semakin rumit (Ibarat Benang Kusut), kemudian pemerintah memekarkan beberapa daerah agar rentan kendali pemerintahan atau pelayanan publik semakin baik. Namun, justru konflik semakin bertambah bahkan eskalasi konflik semakin tinggi.
Sehingga kami sebagai pemuda dengan tanghung jawab moril melakukan diskusi publik secara guna mencari formula yang baru, yang setidaknya dapat menjadi atensi dan dapat di gunakan oleh pemerintah sebagai upaya dalam melakukan penyelesaikan Konflik di Tanah Papua.
*_Tim Inisiator Papua Muda Progresif_*
_*Yops Aleken Itlay*_
_Wamena, 07 September 2026_
_21.24-WIT_
゚viralシ ゚ ゚viralシfypシ゚viralシalシ
