Bukittinggisorak

04/10/2026

Selamat

02/10/2026

https://www.kabanagari.com/2026/10/menata-kembali-stasiun-lambung.html

Oleh: Asrial Gindo (Ketua PWI Kota Bukittinggi& Korda Harian Singgalang Bukittinggi) Kawasan Stasiun Lambung Bukittinggi sejak l...

01/10/2026

Aksi Mahasiswa dan civitas akademisi Universitas Fort De K**k turun kejalan menuntut Supremasi Hukum terhadap pelaku kekerasan di lingkungan Kampus

Universitas Fort De K**k Bukittinggi
Bukittinggisorak

01/10/2026

‎DPRD Bukittinggi Terima Naskah Akademik dan usualan Ranperda Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Kurai dari KAN
‎
‎Kerapatan Adat Nagari (KAN) serahkan usualan Naskah Akademik dan usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Kurai kepada DPRD Kota Bukittinggi. Dokumen tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Bukittinggi beserta anggota dewan di Ruang Sidang DPRD, Selasa, 29 September 2026.
‎
‎Juru bicara Badan kordinasi Kerapatan Adat Nagari (Bakor KAN), Inyiak Dt. Samiak, menyampaikan, bahwa permohonan pengakuan ini berlandaskan pada Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 serta Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Meskipun konstitusi menjamin keberadaan masyarakat adat, implementasi teknis di daerah tetap membutuhkan Peraturan Daerah sebagai payung hukum yang spesifik.
‎
‎​"Kerapatan Adat Kurai (KAK), secara bernegara selama ini belum memiliki legal standing yang kuat seperti lembaga lain yang memiliki AHU di Kemenkumham.
‎Kami berharap DPRD Kota Bukittinggi dapat menindaklanjuti dan memproses Ranperda ini menjadi Peraturan Daerah. Kehadiran Perda tersebut diharapkan menjadi kepastian hukum bagi kelestarian hak-hak adat, tanah ulayat, dan tatanan kebudayaan Kurai di Kota Bukittinggi," Ujarnya.
‎
‎Menanggapi hal tersebut, ketua DPRD Bukittinggi, Syaiful Efendi, menyampaikan apresiasi terhadap penyerahan naskah akademik dan usulan ranperda Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Kurai. Tahap selanjutnya DPRD akan mengkonsultasikan dengan kementerian Hukum dan HAM.
‎
‎"Terkait dengan pengusulan Ranperda masyarakat mempunyai hak untuk mengusulkan. Naskah akademik dan usulan ranperda dari KAN sudah kami terima dan selanjutnya akan dipelajari serta mengkonsultasikan dengan kementrian Hukum dan HAM," Jelas Syaiful Efendi.

29/09/2026

Laporan orang hilang

28/09/2026

Herdanic produk pertanian Indonesia

28/09/2026

🎉 Facebook mengakui saya sebagai kreator naik daun populer minggu ini!

28/09/2026

28/09/2026

WASPADA
Kabupaten Tanah Datar: Tanjung Emas, Lintau Buo, Lintau Buo Utara

Kabupaten Lima Puluh Kota: Luak, Harau, Lareh Sago Halaban, Mungka

Kabupaten Solok Selatan: Sangir, Sungai Pagu, Koto Parik Gadang Diateh, Sangir Jujuan, Sangir Batang Hari, Pauh Duo

Kota Sawahlunto: Talawi

Kota Payakumbuh: Payakumbuh Timur

28/09/2026